.jpg)
AMERTA | KABUPATEN BANDUNG BARAT – Aktivis muda pemerhati kebijakan publik dan politik Jawa Barat, Kang Arie Somantri, melontarkan kritik keras terhadap proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menilai, kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen penataan birokrasi itu justru berpotensi disusupi kepentingan internal dan praktik “orang dalam”.
Menurut Kang Arie, rotasi mutasi bukan sekadar soal perpindahan jabatan, melainkan menyangkut komitmen moral dan politik terhadap reformasi birokrasi. Jika prosesnya tidak transparan dan akuntabel, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik.
“Saya melihat ada indikasi kuat proses ini tidak sepenuhnya berbasis sistem merit. Jangan sampai rotasi mutasi berubah menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah pusat sudah jelas menggariskan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Promosi dan mutasi harus berdasar pada kompetensi, rekam jejak, dan integritas, bukan kedekatan personal atau kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau masih ada praktik ordal, itu artinya kita sedang memundurkan reformasi birokrasi. Ini bukan hanya persoalan teknis, ini soal keberanian menegakkan aturan,” ujar Kang Arie.
Sorotan juga diarahkan kepada BKPSDM sebagai lembaga teknis yang memegang kendali administrasi kepegawaian. Kang Arie meminta agar seluruh proses dilakukan secara terbuka, dengan data yang valid dan dapat diuji publik.
“BKPSDM harus berdiri tegak sebagai penjaga profesionalisme ASN. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu,” katanya.
Ia juga mengingatkan peran strategis Sekretaris Daerah agar tidak sekadar menjadi pelaksana administratif, melainkan penjamin objektivitas dalam memberikan rekomendasi kepada bupati.
Kang Arie menyinggung catatan polemik rotasi mutasi pada masa kepemimpinan Hengky Kurniawan yang sempat menuai penolakan. Saat itu, jabatan Sekda dipegang oleh Ade Zakir, dan dinamika birokrasi memicu kontroversi berkepanjangan.
Bahkan ketika Ade Zakir menjabat sebagai Penjabat Bupati, polemik kembali mencuat hingga berujung gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu, menurut Kang Arie, menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak terulang.
Kini, di bawah kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail, ia berharap rotasi mutasi benar-benar menjadi momentum pembenahan sistem, bukan pengulangan pola lama.
“Ini ujian kepemimpinan. Kalau ingin membangun birokrasi yang kuat, maka prosesnya harus bersih. Publik sudah cerdas dan bisa menilai,” tandasnya.
Kang Arie menegaskan, masyarakat Bandung Barat menuntut satu hal: tegakkan sistem merit secara konsisten dan hentikan segala bentuk praktik yang merusak integritas birokrasi. Jika tidak, maka rotasi mutasi hanya akan menjadi polemik berulang tanpa penyelesaian yang bermakna. (REs)
إرسال تعليق