KOTA CIMAHI – Upaya menangkal hoaks di Kota Cimahi kini semakin bertumpu pada peran aktif masyarakat di tingkat akar rumput. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bersama PIC PPID dinilai menjadi garda terdepan dalam mendeteksi isu-isu lokal yang kerap luput dari pemantauan digital otomatis.
Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kota Cimahi, Andri Nurwantoro, menyebut bahwa banyak informasi menyesatkan justru pertama kali beredar di lingkungan masyarakat, seperti isu bantuan sosial, layanan publik, hingga kebijakan lingkungan. Isu-isu tersebut sering menyebar melalui percakapan langsung atau grup pesan tertutup sebelum muncul di ruang digital terbuka.
“Di sinilah peran KIM dan PIC PPID menjadi sangat strategis. Mereka mengetahui dinamika di lapangan dan bisa lebih cepat membaca gejala awal penyebaran informasi keliru,” ujar Andri.
Temuan dari jaringan lokal ini kemudian menjadi bahan awal bagi Diskominfo untuk melakukan proses verifikasi. Setiap laporan yang masuk tidak serta-merta dipublikasikan, melainkan melalui tahapan pengecekan berlapis, mulai dari penelusuran sumber informasi hingga konfirmasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam kasus tertentu, koordinasi juga dilakukan dengan pihak provinsi maupun nasional seperti Jabar Saber Hoaks.
Hasil klarifikasi tersebut selanjutnya disampaikan kembali ke publik melalui kanal resmi dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami masyarakat. Andri menilai pola komunikasi ini perlu menyesuaikan kebiasaan warga yang kini lebih menyukai konten singkat, visual, dan dekat dengan keseharian mereka.
“Pesan yang menggunakan bahasa sehari-hari, bahkan diselipkan unsur budaya lokal, jauh lebih cepat diterima. Apalagi jika disertai ajakan sederhana seperti cek sumber sebelum menyebarkan,” jelasnya.
Menurut Andri, kolaborasi antara konten digital yang adaptif dan jaringan masyarakat yang aktif membuat informasi resmi tidak hanya beredar di media sosial, tetapi juga sampai ke warga yang jarang mengakses internet. Dengan cara ini, penyebaran hoaks dapat ditekan sejak dini, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah.
“Ketika masyarakat dilibatkan langsung, literasi digital bukan hanya program, tapi menjadi kebiasaan bersama,” pungkasnya. (Jay. K)
Posting Komentar